

Ilustrasi Kegiatan Sekolah Rakyat di Kota Bandung. (Foto: AI Generate/ Lendra Prasasti)
Bandung, Inersia TV – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Bandung menghadapi kendala klasik: lahan. Dinas Sosial (Dinsos) terpaksa mengajukan lokasi di kawasan Gedebage meskipun luasnya tidak memenuhi syarat minimal 5 hektare yang ditetapkan Kementerian Sosial.
Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa, mengakui bahwa pengadaan lahan seluas 5 hektare di ibu kota Jawa Barat ini sangat sulit. Pihaknya kini akan berkoordinasi dengan Kemensos untuk meminta keringanan kebijakan.
"Lokasi yang kita rencanakan di daerah timur, mudah-mudahan bisa di-approve. Kami akan koordinasi dengan Kemensos karena syaratnya minimal 5 hektare. Kami akan terus berupaya memenuhi, minimal mendekati," ujar Yorisa, Selasa (2/6/2026).
"Kalau sampai 5 hektare mungkin agak susah di Kota Bandung," tandasnya.
4 Lokasi, 1 Kandidat Kuat
Dinsos telah menyiapkan 4 lokasi calon sekolah rakyat: Ujungberung, Cibiru, Mbah Garut, dan Gedebage. Setelah mempertimbangkan berbagai standar, pilihan mengerucut ke Gedebage.
Yorisa menjelaskan bahwa selain luas, lahan yang digunakan juga tidak boleh masuk kategori LSD (Lahan Sawah Dilindungi), RTH (Ruang Terbuka Hijau), maupun sawah yang diunggulkan.
"Yang di Gedebage itu masuk ke dalam kategori sebagai sekolah, cuma kurangnya adalah luas," ungkapnya.
Sekolah Rakyat Rintisan Masih Berjalan
Saat ini, tiga lokasi Sekolah Rakyat Rintisan masih beroperasi dengan total 250 siswa. Rinciannya: 50 siswa SD, 100 siswa SMP, dan 100 siswa SMA. Mereka tersebar di Wiyata Guna, Poltekkes Dago, dan BBPVP milik Kemnaker.
Jika lahan permanen nanti dibangun oleh Kementerian PUPR, sekolah-sekolah rintisan ini akan dipindahkan ke gedung baru. Yorisa berharap perpindahan bisa terjadi pada angkatan kedua atau ketiga.
"Tapi sekarang kayaknya nggak keburu untuk tahun angkatan kedua karena Juli sudah mulai masuk. Jadi mudah-mudahan ya bisa," pungkasnya.
SosialPendataan ulang ormas di Bandung menyasar 240 organisasi. Pembinaan digenjot jelang Pilkada 2030
5 Juni 2026
SosialDinsos sisir 90-100 PPKS tiap bulan, mayoritas dari luar kota. Masyarakat diminta tak memberi uang di jalan
4 Juni 2026